BESTTANGSEL.COM, JAKARTA – Setelah ditetapkannya Ketua Umum Partai Golkar itu sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia berencana melaporkan Ketua DPR RI Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Kami akan sampaikan aduan kami ke MKD dalam waktu dekat,” ujar Doli di kediaman Akbar Tandjung, Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu 23 Juli 2014.

Dalam keterangannya, Doli tidak menyebutkan kapan ia akan melayangkan laporan tersebut ke MKD. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar DPR tidak terbawa malu, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan marwah lembaga tersebut.

“DPR adalah punya rakyat bukan punya Partai Golkar. Itu juga punya fraksi lain,” tuturnya.

Doli menyayangkan sikap kepemimpinan Golkar saat ini yang seolah berupaya melindungi Novanto. Misalnya, dengan melakukan konsolidasi dengan DPD Golkar provinsi.

“Saya melihat kepemimpinan Golkar saat ini berusaha menanamkan kehilangan akal sehat dan budaya malu. Kita seolah tidak melihat realitas dan tidak malu dengan apa yang jadi tanggapan masyarakat,” ucap Doli.

KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

“KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin 17 Juli 2017.

Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Sebelumnya, Novanto menyatakan tetap akan menjalankan tugas Ketua DPR meski berstatus tersangka kasus dugaan korupsi.

Dalam Pasal 87 ayat 1 UU MD3 diatur bahwa Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Jika pimpinan DPR terjerat kasus pidana, dalam ayat 2 huruf c diatur pemberhentian bisa dilakukan ketika dinyatakan bersalah dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih.

 

BR/BS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.