BESTTANGSEL.COM, JAKARTA-  Komisi IX dan XI DPR menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan  Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, yang diusulkan pemerintah. Hal tersebut adalah hasil kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan XI DPR dengan pemerintah DJSN dan BPJS Kesehatan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (02/09/2019).

Wakil Ketua Komisi XI DPR Supriyatno, menyimpulkan bahwa  kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru akan menggencet masyarakat yang saat ini ada dalam ekonomi yang sulit. Ia heran, pemerintah justru dengan mudah mau menambah beban rakyat.

“Padahal, pemerintah punya cukup anggaran. Hal itu mengacu kepada semangat pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimatan dengan anggaran triliunan rupiah,” imbuhnya.

Menurutny, pihaknya bersama Komisi IX juga mendesak pemerintah untuk menyelesaikan data cleansing serta mendesak pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya dan Komisi IX juga mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis dari Data Terpadu penentuan Penerima Bantuan iuran (PBI) Program JKN.

“Perbaikan itu, termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10.654.530 peserta JKN yang masih bermasalah,” tandasnya.

(Asri/bbs)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.