BESTTANGSEL.COM, BOGOR- Mendukung terlaksananya Online Single Submission (OSS) atau sistem pengelolaan perizinan terpadu elektronik secara merata, Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerjasama dengan  Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pembahasan Akhir Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)  Online Single Submission (OSS). di kantor BIG, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin (06/01/2020).

“BIG bertugas melakukan Pendampingan dan proses validasi meliputi penyusunan sumber data, peta dasar, peta tematik, peta rencana, album peta, kesesuaian peta rencana dengan ranperda, serta integrasi pada semua unsur tersebut. Namun, pada pelaksanaannya, ditemukan banyak kendala karena keterbatasan waktu penyusunan dan banyaknya jumlah RDTR yang harus disusun serta terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai aspek perpetaan serta ketersediaan data (sumber data dan peta dasar) yang belum mencakup seluruh wilayah perencanaan,” tutur Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) Antonius Bambang Wijanarko, saat membuka FGD tersebut.

Lanjut Bambang, “Agar bisa segera terlaksana, BIG memikirkan strategi dan terobosan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, tanpa menurunkan standar dan kualitas Peta ROTR yang harus dirampungkan. Satu hal yang dilakukan BIG adalah melaksanakan asistensi intensif atau klinik untuk 57 ROTR OSS, baik di BIG atau Kementerian ATR/BPN, dengan melibatkan seluruh personel secara massal.”

“Hasilnya, hari ini akan diserahkan surat rekomendasi RDTR untuk sejumlah daerah melalui sidang pleno yang bertujuan untuk verifikasi proses asistensi dan memberikan jaminan kualitas terhadap peta rencana tata ruang yang sudah dilakukan pembinaan,” imbuh Bambang.

Menurut Bambang, Peta RDIR yang sesuai kaidah dan standar perpetaan sangat berguna pada saat implementasi OSS, karena seluruh perizinan ke depannya dilaksanakan secara online Bagi investor yang akan melakukan investasi, mereka dapat melihat peta RDTR kawasan yang dituju untuk menentukan lokasi dan jenis investasinya Selain itu, sistem ini memudahkan pemerintah daerah memberikan investasi, karena Peta ROTR memberikan kepastian hukum terhadap proses perizinannya,” tutup Bambang. (*)

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.