DPRD dan BPN Pastikan 2022 Persoalan PTSL Sudah Selesai

BESTTANGSEL.COM, SERPONG- Saat ini Komisi I DPRD Kota Tangsel bersama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel tengah melakukan pendistribusian sertipikat tanah dari porgam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sebanyak 1043 sertipikat ditargetkan akan selesai didistribusikan selama seminggu ini di seluruh kelurahan. Dan pembagiannya pun akan dikawal langsung oleh DPRD Kota Tangsel dan BPN Tangsel.

Kepala Kantor BPN Kota Tangsel, Harison Mocodompis, mengatakan bahwa pihaknya hingga kini terus melakukan pendataan terhadap sertifikat dari program PTSL saat ini. Dimana diketahui dari 5000 lebih data yang diserahkan oleh DPRD Kota Tangsel ke BPN, ternyata setelah dilakukan pendataan hanya ada 3600 bidang tanah yang terdata di BPN, dan dari 3600 itu sebanyak 1800 sudah diserahkan sebelumnya di masing-masing kelurahan, dan kini BPN tengah melakukan pendistribusian sebanyak 1044 sertipikat.

“Kami kejar seminggu ini pendistribusian sebanyak 1044 ini selesai. Dan kami juga terus melakukan pendataan apakah mungkin ada penambahan data atau mungkin juga ada pengurangan dari data yang ada saat di kami,” ungkapnya.

“Adanya pengurangan itu, misalnya begini, ada data tetapi nama yang terdata ini tidak mau menunjukan dokumen aslinya. Tentu kami tidak akan keluarkan sertipikatnya. Karena jika kami keluarkan sertipikatnya tetapi dokumen asli tidak ada, kami takut ada sertipikat ganda nantinya. Makanya saat ini pendataan itu terus kami kejar,” paparnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tangsel, Drajat Sumarsono mengatakan, bahwa apa yang dikerjakan saat ini adalah bentuk perjuangan DPRD Kota Tangsel agar apa yang menjadi hak masyarakat selama ini bisa diserahkan sepenuhnya. “Sebuah kebanggaan bisa menuntaskan masalah kerakyatan buat saya, dan kami targektan sisanya akan selesai di tahun depan,” ungkapnya.

Drajat mengatakan, bahwa pihaknya telah mengawal aduan masyarakat tersebut sejak awalnya ada data sebanyak 5000 sertipikat PTSL di Tangsel yang belum diserahkan ke masyarakat.

“Ini adalah aspirasi, atau aduan langsung dari masyarakat yang kami kawal terus. Dimana memang awalnya dari aduan yang kami terima itu ada sekitar 5000. Tentu dari semuanya itu kan didata ulang oleh BPN, dan kini semuanya masih berproses. Kami harap tidak ada kendala,” pungkasnya. (Red/dra)