PSI Kritik Minimnya Anggaran Kesejahteraan Masyarakat Tangsel

BESTTANGSEL.COM, SERPONG -Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangerang Selatan mengkritik kebijakan Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dalam mensejahterahkan masyarakat Tangsel.

Diketahui, anggaran untuk kesejahteraan masyarakat yang diambil dari APBD tahun 2021 hanya 10 persennya saja. Sementara 60 persen lebih duit APBD dihamburkan untuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai honorer di lingkungan Pemkot Tangsel. Sisanya, yakni 30 persen dikucurkan untuk belanja modal dan barang.

“Disini bisa kita lihat bahwa kebijakan Walikota Tangsel Benyamin Davnie dan Wakil Walikota Pilar Saga Ichsan belum memihak kepada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekretaris Fraksi PSI Kota Tangsel Alexander Prabu membacakan surat keterangan resmi DPD PSI dalam rangka refleksi HUT Kota Tangsel ke-13, di Serpong (27/11).

Menurut Alexander, pihaknya menduga bahwa postur APBD tahun 2021 yang hanya memberi secuil bagi kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnyapun sama. “Perlu kita lihat postur APBD tahun lalu, jangan-jangan posturnya juga seperti itu” ujarnya.

Alexander mengatakan, postur APBD dtahun 2021 sangat tidak sehat, karena tidak menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas. “Itu yang kita bilang postur APBD tahun 2021 tidak sehat. Bayangin 10 persen untuk masyarakat selama ini,” jelasnya.

Alexander mendesak Walikota Benyamin Davnie untuk merubah postur APBD tahun 2021 ini agar pada postur APBD tahun 2022 yang sudah disahkan dapat diperbaiki. Alexander mengaku, bahwa belanja pegawai yang duitnya mencapai 60 persen tidak lagi bisa dikurangi, karena akan menyakiti pegawai. Namun seharusnya Walikota masih bisa menghemat anggaran belanja pegawai yang tidak produktif.

“Kan kalo mau, bisa diefesiensikan duitnya. Misalkan uang kunjungan, perjalanan dinas dan lain-lain gitu loh. Itu kan bisa diefesiensikan bisa dihilangkan,” ujarnya. Alexander mengatakan, seharusnya alokasi APBD untuk kesejahteraan masyarakat idealnya mencapai 40 persen atau 50 persen. “Idealnya segitu. Baru bisa dikatakan memihak pada rakyat,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel Ferdiansyah menyoroti pembangunan di Kota Tangsel tidak memberdayakan para pakar, akademisi dan ilmuan yang ahli dibidangnya masing-masing, sehingga pembangunan Kota Tangsel masih terjadi ketimpangan.

“Di Kota Tangsel terdapat 23 perguruan tinggi yang memiliki 120 orang profesor, 648 orang doktor dan ribuan orang memiliki gelar magister. Kami mendorong agar para pakar, akademisi dan ilmuan ini di perdayakan,” tandasnya.(RED/FUL)