BESTTANGSEL.COM, JAKARTA- Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) dan Yayasan KAKAK bekerja sama dengan 42 organisasi pemerhati anak menyelenggarakan Konferensi Pers yang bertajuk “Lindungi Anak dan Remaja dari Keterjangkauan Harga Rokok Demi Sumber Daya Unggul Mencapai Indonesia Maju” dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan menyambut Hari Pemuda Internasional. Dalam konferensi, organisasi pemerhati anak menyampaikan urgensi pengendalian konsumsi rokok pada anak untuk menciptakan generasi unggul sehingga meningkatkan kesadaran pemerintah untuk meningkatkan kebijakan pengendalian tembakau. Organisasi pemerhati anak pun memberikan pernyataan sikap dan dukungan dalam pengendalian konsumsi rokok, terutama mendorong rokok harus mahal, untuk melindungi anak dan remaja dari keterjangkauan rokok.

Data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI (2018) menunjukkan angka perokok pada kelompok usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2% (2013) menjadi 9,1% (2018). Padahal Pemerintah memiliki target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan persentase perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7%. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) mengamanatkan agar negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun, konsumsi rokok merenggut hak-hak anak menjadi tidak dapat bertumbuh kembang secara optimal. Jika akses untuk membeli rokok masih sangat mudah dijangkau oleh anak-anak, terutama dengan harga yang murah, maka dikhawatirkan mereka akan menjadi perokok pemula dan terjerat dalam produk adiktif yang secara perlahan akan merusak kesehatan dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang.

Shoim Sahriyati, S.T. (Ketua Yayasan KAKAK) menyampaikan bahwa rokok mengandung zat adiktif. Anak yang terpengaruh oleh zat adiktif termasuk kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Upaya pencegahan harus dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah perokok usia anak. Edukasi di semua lini harus dilakukan, tetapi kebijakan tersebut harus berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan anak dari rokok. Diantaranya dengan menaikkan harga rokok menjadi mahal sehingga tidak terjangkau oleh anak-anak ditambah dengan kebijakan pengendalian lainnya.

Risky Kusuma Hartono, Ph.D (Peneliti PKJS-UI) menyampaikan bahwa studi PKJS-UI tahun 2020 menunjukkan selain efek teman sebaya, efek harga berhubungan dengan peluang seorang anak menjadi perokok. Dari efek harga, diperoleh jika semakin mahal harga rokok maka semakin turun prevalensi anak merokok. Apalagi saat ini rokok masih bisa dibeli secara batangan/ketengan. “Studi PKJS-UI tahun 2021 menunjukkan anak usia sekolah sangat mudah membeli rokok batangan karena sebanyak 61,2% warung rokok berada pada radius ≤100 meter di sekitar area sekolah, dengan harga rokok batangan yang dijual pun masih terjangkau oleh uang saku anak, yaitu pada kisaran Rp1.500 per batang,” tambah Risky.

Keterjangkauan akses untuk membeli rokok yang masih sangat murah dan mudah oleh anak-anak dan remaja akan membuat Indonesia kesulitan untuk mencapai penurunan prevalensi perokok anak pada RPJMN 2020-2024. Drs. Ahmad Taufan Damanik, M.A (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/Komnas HAM) menyatakan bahwa rokok kaitannya dengan Hak Asasi anak. Komnas HAM sudah mengajukan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang tujuannya agar anak lebih terlindungi dari bahaya rokok. Baik itu dari pengaruh sosial untuk ikut berperilaku merokok, bahaya asap rokok dari lingkungan sekitar, di rumah, di tempat umum maupun di transportasi umum. “Namun, hingga saat ini Indonesia masih belum meratifikasi FCTC tersebut. Setidaknya ada kebijakan yang terus secara progresif, tahap demi tahap, mendekati apa yang menjadi substansi dari FCTC. Misalnya Iklan, Promosi, dan Sponsorship dari rokok ini semestinya dilarang di Indonesia. Industri rokok masih sangat bisa membangun iklan saat ini. Mestinya sudah lebih dibatasi terutama di ruang-ruang yang dekat dengan lokasi anak-anak yang dapat dilanjutkan lebih luas ke ruang-ruang publik. Pemerintah juga harus melakukan pembatasan yang tegas berupa pelarangan adanya rokok di sekitar sekolah atau misalnya taman untuk semakin melindungi anak.” tambah Drs. Ahmad Taufan Damanik, M.A.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. (Koordinator End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes/ECPAT Indonesia) menambahkan bahwa rokok saat ini masih sangat mudah didapatkan secara daring melalui e-commerce dan hanya penyedia tertentu yang memverifikasi bahwa rokok ini diperuntukkan bagi usia diatas 18 tahun (bukan untuk anak). “Selain itu, selama ini yang terkena teguran ketika menjual rokok lebih banyak kepada anak lebih banyak kasir dan SPG, tetapi industri rokok belum mendapatkan sanksi mengenai adanya kasus ini. Orang pada lapis bawah yang kena denda tetapi industri rokok tidak ikut terkena denda dalam kasus. Ditambah, Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 belum harmonis dengan perlindungan anak dan PP ini sudah kadaluarsa. PP ini juga sudah tidak sinkron dengan UU ITE karena penjualan rokok sekarang banyak yang menggunakan e-commerce,” jelas Dr. Ahmad Sofian.

Untuk itu, Maria Clara Bastiani (Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak/JARAK) mewakili 42 organisasi pemerhati anak menyampaikan beberapa rekomendasi, diantaranya:

Dari sisi kebijakan fiskal, kami mendorong kenaikan harga rokok sebagai upaya agar rokok tidak terjangkau oleh anak-anak dan remaja, melalui:

Cukai rokok yang harus secara konsisten dinaikkan setiap tahunnya (dengan rerata kenaikan cukai rokok sebesar 25% per tahun);

Penyederhanaan strata tarif cukai rokok untuk mencegah konsumen beralih ke harga rokok yang lebih murah;

Kenaikan cukai hasil tembakau selain untuk upaya pengendalian konsumsi rokok juga dapat menyejahterakan pekerja dan petani tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Kami juga mendukung kebijakan non fiskal untuk mendukung kebijakan fiskal, diantaranya:

Mendorong revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 agar perubahan regulasinya dapat lebih melindungi anak dari produk rokok;

Mendorong larangan penjualan rokok batangan/ketengan untuk efektivitas cukai rokok dan memperketat akses oleh anak-anak dan masyarakat pra-sejahtera;

Mendorong pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok di berbagai media, baik di luar ruang, dalam ruang, televisi, dan media digital, termasuk internet;

Mendorong perluasan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok; serta

Mengatur pengendalian rokok elektronik sebagaimana adanya regulasi untuk rokok konvensional. (Red/rlls)

Leave a Reply