BSN Tegaskan Pemerataan Infrastruktur Mutu sebagai Fondasi Ekonomi Indonesia Emas 2045

BESTTANGSEL.COM, JAKARTA- Dalam upaya mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah menegaskan arah pembangunan melalui RPJMN 2025–2029 dengan fokus pada transformasi ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Infrastruktur Mutu Nasional (IMN)—yang terdiri dari standardisasi, akreditasi, dan metrologi—memegang peranan sebagai fondasi penting perekonomian modern dan berdaya saing global.

IMN diwujudkan melalui tersedianya standar yang sesuai kebutuhan industri, serta layanan penilaian kesesuaian seperti laboratorium uji, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan layanan metrologi. Elemen-elemen ini memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan mutu secara konsisten dan kompeten. Harmonisasi standar nasional dengan standar internasional pun terus diperkuat, sehingga produk Indonesia memiliki keberterimaan global dan daya saing yang lebih tinggi.

Namun, pemerataan IMN masih menjadi tantangan. Data BSN menunjukkan 64,4% lembaga penilaian kesesuaian (LPK) terakreditasi berada di Jawa, sementara Indonesia Timur hanya memiliki sekitar 5%. Kesenjangan ini berdampak pada pelaku usaha di daerah yang kerap harus menempuh jarak lebih jauh dan biaya lebih besar untuk mengakses layanan mutu.

Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, saat membuka Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Jakarta pada Rabu (26/11/2025), menegaskan pentingnya pemerataan layanan IMN untuk mendukung hilirisasi dan penguatan nilai tambah daerah.

“Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Produk unggulan daerah memiliki potensi besar, dan tugas kita adalah memastikan mereka memperoleh akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi. Dengan IMN yang kuat, kredibel, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Saat ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 LPK, mendampingi 2.109.202 produk UMK dalam program SNI Bina UMK, serta memberikan pembinaan kepada 2.671 pelaku usaha. Hingga Oktober 2025, total 4.016 SPPT SNI telah diterbitkan. Melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN), Indonesia juga telah memperoleh pengakuan internasional melalui ILAC, IAF, serta penandatanganan MRA APAC & ILAC dan MLA IAF. Hal ini memungkinkan penerapan prinsip tested once, accepted everywhere bagi industri nasional.

BMN 2025 hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menyatukan pemerintah, industri, akademisi, dan LPK dalam memperkuat IMN. Sejumlah agenda seperti soft launching skema akreditasi KAN, penyerahan sertifikat SNI, serta penandatanganan kerja sama strategis turut mewarnai kegiatan ini. Seminar nasional juga menggali arah kebijakan IMN dalam RPJMN 2025–2029 dan pemanfaatannya dalam hilirisasi serta penguatan daya saing.

Momentum ini diharapkan mempercepat pemerataan IMN sehingga produk unggulan daerah dapat berkembang, industri nasional lebih kompetitif, dan masyarakat mendapatkan jaminan mutu yang kredibel sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam sesi wawancara dengan media, Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, didampingi Deputi Pengembangan Standar, Hendro Kusumo, serta Deputi Akreditasi, Wahyu Purbowasito, menegaskan urgensi Bulan Mutu Nasional sebagai sarana meningkatkan kesadaran publik dan mendorong kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat IMN. Ia menjelaskan bahwa standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi merupakan elemen yang langsung berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, serta perlindungan konsumen.

Menanggapi pertanyaan mengenai banjir produk impor murah dan strategi BSN untuk meningkatkan daya saing produk lokal, Kristianto menekankan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Dengan penerapan SNI, terutama jika diberlakukan secara wajib oleh kementerian teknis, produk impor yang tidak memenuhi persyaratan mutu akan sulit masuk ke pasar. Ini memberikan perlindungan bagi pelaku usaha nasional dan memastikan persaingan yang sehat,” jelasnya.

BSN juga aktif memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Hingga kini, 56 perguruan tinggi telah bermitra dengan BSN dan mengoperasikan laboratorium terakreditasi sebagai bagian dari penyebaran layanan penilaian kesesuaian di luar Pulau Jawa.

Menjawab pertanyaan soal industri yang telah mengadopsi SNI, Kristianto menyampaikan bahwa target penerbitan 1.000 SNI pada tahun 2025 hampir tercapai, seluruhnya bersifat sukarela.

Terkait kemungkinan SNI menjadi masif seperti logo halal, Kristianto menyebut program SNI Bina UMK sebagai gebrakan yang sifatnya luas dan inklusif.

“SNI Bina UMK itu yang paling mirip konsepnya dengan sertifikasi halal massal. Saat UMKM mendaftar melalui OSS, mereka dapat langsung mengikuti pembinaan untuk menerapkan SNI. Harapannya, mereka bisa naik kelas dan mendapat sertifikat SNI,” jelasnya.

Kegiatan ini ditutup dengan ajakan BSN agar seluruh pihak terkait terus memperkuat infrastruktur mutu nasional demi ekonomi yang semakin kompetitif. (red/*)