BESTTANGSEL.COM, JAKARTA – Penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan kemandirian intelektual dinilai menjadi kunci dalam membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Upaya tersebut tidak cukup dilakukan melalui pendidikan akademik, tetapi juga harus diwujudkan melalui pembentukan karakter, integritas, serta kemampuan generasi muda dalam memahami keberagaman dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Komitmen tersebut menjadi salah satu pesan utama Aliansi Kebangsaan dalam memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-16 bertema “Merdeka dengan Membangun Kemandirian Bangsa” di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Dalam momentum tersebut, Aliansi Kebangsaan menegaskan pentingnya menghidupkan kembali Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan negara sekaligus pedoman dalam membangun kehidupan masyarakat yang beradab. Salah satu langkah konkret yang diperkenalkan adalah program Sekolah Kebangsaan Belajar Indonesia Merdeka yang dirancang untuk menyiapkan mahasiswa menjadi calon pemimpin berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Ketua Yayasan Dana Darma Pancasila (YDDP), Yudi Latif, mengatakan program tersebut dilatarbelakangi kebutuhan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan mampu memahami keberagaman Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kualitas manusia menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan sistem pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, pendidikan tidak cukup hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan akademik, tetapi juga perlu membangun kompetensi kewargaan dan kepemimpinan,” kata Yudi saat peringatan HUT ke-16 Aliansi Kebangsaan di Jakarta.

Menurutnya, kualitas manusia menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Sistem pemerintahan dan berbagai kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan menghasilkan capaian optimal apabila tidak didukung sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, karakter, dan tanggung jawab kebangsaan.

“Untuk itu, kita harus menyiapkan tenaga-tenaga muda yang dididik secara inklusif menjadi warga negara yang inklusif,” ujar Yudi.

Ia menilai pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih perlu diperkuat agar mampu membentuk warga negara yang memahami tanggung jawab sosial, menghargai perbedaan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

Sekolah Kebangsaan Siapkan Calon Pemimpin Muda

Program Sekolah Kebangsaan Belajar Indonesia Merdeka direncanakan mulai berjalan pada Januari 2027 dengan menyasar mahasiswa semester enam dan tujuh dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk penyandang disabilitas.

Program tersebut dirancang dalam dua tingkat pembelajaran. Tingkat dasar berfokus pada pengenalan wawasan keindonesiaan secara menyeluruh, sedangkan tingkat lanjutan menitikberatkan pada kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

“Pada tingkat dasar, peserta akan mempelajari tiga aspek utama, yakni kealaman, kemanusiaan, dan peradaban,” imbuhnya.

Yudi menjelaskan, aspek kealaman mencakup kondisi geologi dan geografis Indonesia, kekayaan laut, keanekaragaman hayati, hutan tropis, serta potensi komoditas nasional. Materi tersebut diharapkan membantu mahasiswa memahami kekayaan alam Nusantara dan berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kemandirian bangsa.

Sementara itu, aspek kemanusiaan mencakup arkeologi prasejarah, antropologi Nusantara, serta asal-usul dan keragaman populasi manusia Indonesia.

“Materi tersebut diharapkan membantu peserta memahami pembentukan masyarakat Indonesia yang majemuk” katanya.

Adapun aspek peradaban meliputi sejarah maritim, teknologi pembangunan candi, pengetahuan pengobatan tradisional, pertanian, hingga perkembangan pemikiran politik Indonesia.

“Pembelajaran ini diarahkan untuk memperkenalkan kekayaan pengetahuan dan tradisi intelektual Nusantara kepada generasi muda,” ungkapnya.

Pada tingkat lanjutan, peserta akan mendalami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pembelajaran juga akan menggunakan contoh keteladanan tokoh-tokoh dari bidang bisnis, politik, dan pemerintahan daerah.

“Program ini ditujukan bagi mahasiswa semester enam dan tujuh dengan keterwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Setiap provinsi direncanakan mengirimkan sepasang peserta laki-laki dan perempuan. Kami juga menyiapkan kuota khusus bagi penyandang disabilitas untuk memperluas akses dan memastikan keberagaman peserta,” papar Yudi.

Selain pembelajaran di kelas, mahasiswa akan mengikuti refleksi kebangsaan, menyusun makalah bersama, serta mengunjungi sejumlah situs sejarah, termasuk Museum Sumpah Pemuda dan Gedung Proklamasi.

“Kegiatan tersebut diharapkan memberikan pengalaman belajar yang menghubungkan pemahaman sejarah dengan tantangan kebangsaan saat ini. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep nasionalisme, tetapi juga memahami proses terbentuknya identitas Indonesia dan tanggung jawab generasi muda dalam merawat persatuan,” terangnya.

Yudi menambahkan, program tersebut direncanakan berlangsung dua angkatan setiap tahun. Pengembangan pendidikan ke depan juga diarahkan pada pendokumentasian pengetahuan lokal atau local knowledge dari berbagai daerah untuk memperkenalkan kontribusi masyarakat Nusantara terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

“Pelaksanaan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk akademisi, peneliti, dan pelaku usaha. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkaya materi pembelajaran sekaligus menjaga keberlanjutan pendidikan kebangsaan bagi generasi muda,” pungkas Yudi.

Kemandirian Bangsa Berakar pada Pancasila

Pengembangan Sekolah Kebangsaan tersebut sejalan dengan pandangan Aliansi Kebangsaan mengenai pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui penguatan nilai, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat.

Aliansi Kebangsaan merupakan jaringan intelektual lintas kultural dan lintas keyakinan yang dibentuk atas kepedulian untuk mengembangkan kebangsaan Indonesia yang berperadaban. Organisasi ini didirikan pada 28 Oktober 2010 oleh pengusaha nasional Pontjo Sutowo bersama sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang dan profesi.

Pendirian Aliansi Kebangsaan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Semangat tersebut menjadi landasan untuk merawat kebinekaan sekaligus memperkuat persatuan Indonesia berdasarkan Pancasila.

Aliansi Kebangsaan berpandangan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga landasan filosofis untuk menentukan arah pembangunan nasional.

Dalam pandangan tersebut, pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknologi. Pembangunan juga perlu memperhatikan kualitas budaya dan peradaban, yang tercermin melalui tiga ranah utama, yakni tata nilai dalam ranah mental-kultural, tata kelola dalam ranah institusional-politikal, serta tata sejahtera dalam ranah material-teknologikal.

Ketiga ranah itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tata nilai yang kuat diperlukan untuk membentuk karakter masyarakat, tata kelola yang baik dibutuhkan untuk memastikan penyelenggaraan negara berjalan dengan integritas, sedangkan tata sejahtera menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, Pancasila perlu ditempatkan sebagai working ideology atau ideologi kerja yang tidak berhenti pada pengucapan dan seremoni, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan, keputusan, serta tindakan nyata.

Aliansi Kebangsaan menilai pengamalan Pancasila perlu diperkuat agar nilai-nilai kebangsaan benar-benar menjadi titik temu, titik tumpu, dan titik tuju kehidupan berbangsa dan bernegara.

Organisasi tersebut juga menekankan pentingnya menjaga cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Menurut pandangan Aliansi Kebangsaan, wawasan kebangsaan merupakan modal sosial penting bagi keberlangsungan Indonesia sebagai negara majemuk. Tanpa kemampuan mengelola perbedaan dan menjaga persatuan, keberagaman berisiko berkembang menjadi sumber perpecahan.

Oleh sebab itu, nilai-nilai kebangsaan perlu terus dirawat dan diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk melalui pendidikan, kebijakan publik, serta keterlibatan berbagai kelompok dalam pembangunan nasional.

Selain pendidikan kebangsaan bagi generasi muda, Aliansi Kebangsaan menyoroti pentingnya peran kaum cendekiawan dalam menjaga arah pembangunan dan mengawal kehidupan demokrasi.

Kaum intelektual diharapkan mampu membaca perubahan zaman, mengkritisi persoalan secara bertanggung jawab, serta menawarkan gagasan yang dapat menjadi masukan bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks tersebut, Aliansi Kebangsaan mengembangkan semangat “Berpikir Merdeka, Bersikap Merdeka, Bertindak Merdeka”.

Berpikir merdeka berarti membangun nalar kritis dan keberanian moral. Bersikap merdeka berarti memiliki harga diri, kemandirian dalam menentukan sikap, serta orientasi terhadap keadilan. Sementara bertindak merdeka berarti mewujudkan pemikiran dan sikap tersebut melalui partisipasi aktif, kemandirian, dan pengabdian nyata bagi kepentingan bangsa.

Semangat itu menjadi penting karena kemerdekaan politik yang diperoleh melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 perlu diikuti oleh kemerdekaan dalam berpikir dan bertindak. Masyarakat Indonesia tidak cukup hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi harus mampu mengambil peran sebagai subjek pembangunan.

Aliansi Kebangsaan juga menyoroti persoalan korupsi, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, politik transaksional, manipulasi hukum, serta melemahnya etika jabatan publik. Berbagai persoalan tersebut dinilai perlu dijawab melalui penguatan integritas dan kemandirian intelektual.

Dalam kerangka itu, tanggung jawab cendekiawan tidak semata-mata berkaitan dengan gelar akademik atau kedudukan sosial, melainkan juga kesempatan dan kemampuan untuk memahami persoalan masyarakat secara lebih luas.

Kemandirian intelektual diperlukan agar kaum cendekiawan dapat memberikan kritik secara etis, ilmiah, dan bertanggung jawab, sekaligus menawarkan solusi bagi kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Untuk memperluas jaringan sosial-budaya dan wawasan kebangsaan, Aliansi Kebangsaan juga mengembangkan kerja sama dengan Forum Rektor Indonesia serta sejumlah mitra strategis, antara lain Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI), Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), serta Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Selain itu, berbagai diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) dan podcast Saatnya Cendekiawan Berbicara diselenggarakan sebagai ruang pertukaran gagasan untuk membahas persoalan bangsa.

Melalui forum tersebut, para cendekiawan diharapkan dapat menyampaikan pemikiran dan kritik secara terbuka, tanpa kehilangan tanggung jawab etis terhadap kepentingan nasional.

Merawat Persatuan, Mewujudkan Cita-Cita Nasional

Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo mengatakan bahwa peringatan HUT ke-16 Aliansi Kebangsaan menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan fisik, melainkan juga kemampuan suatu bangsa menentukan arah dan masa depannya secara mandiri.

“Pembangunan kemandirian bangsa membutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis, karakter yang kuat, serta kesadaran untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan,” ujar Pontjo.

Dalam konteks tersebut menurutnya, pendidikan kebangsaan dan Sekolah Kebangsaan Belajar Indonesia Merdeka menjadi salah satu upaya menyiapkan generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepemimpinan, integritas, dan pemahaman mendalam mengenai Indonesia.

Penguatan pendidikan, peran aktif perguruan tinggi, keterlibatan organisasi masyarakat, serta kontribusi kaum cendekiawan diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih erat antara nilai-nilai Pancasila dan praktik kehidupan bernegara.

Pada akhirnya, cita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur memerlukan kerja bersama yang berkelanjutan. Pancasila perlu dihidupkan sebagai pedoman tindakan, wawasan kebangsaan harus terus dipelihara, dan kemandirian intelektual perlu dikembangkan agar masyarakat mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri nasional.

“Melalui tema “Merdeka dengan Membangun Kemandirian Bangsa”, Aliansi Kebangsaan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan kemerdekaan sebagai tanggung jawab bersama, yakni membangun bangsa yang berkarakter, berintegritas, mandiri, serta mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman,” tutup Pontjo. (red/*)

Leave a Reply