Didampingi Pengacaranya, Syahrini Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

BESTTANGSEL.COM – Terkait kasus penipuan dan penggelapan uang calon jemaah umroh yang dilakukan oleh bos First Travel, Syahrini akhirnya memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

Sebelumnya Syahrini tak dapat memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (4/10) dan Kamis (5/10) lalu. Akan tetapi, dia sempat memenuhi panggilan awal penyidik pada Rabu (27/9) lalu.

Saat datang, Syahrini didampingi kuasa hukumnya yaitu Hotman Paris Hutapea dan ditemani oleh adik kandungnya yaitu Aisyahrini, sekitar pukul 11.53 WIB, yang sebelumnya dijadwalkan sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangannya saat ini untuk memberikan keterangan lanjutan bahwa dirinya melakukan ibadah umrah tidak gratis dengan menggunakan jasa First Travel.

“Kami datang untuk menerangkan bahwa Syahrini bukan umrah gratisan, tapi dia bayar dengan kelas reguler tapi diberikan kelas VVIP, karena sebagai imbalannya First Travel diposting sama dia di Instagramnya,” kata Hotman setibanya di kantor Bareskrim Polri di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/10).

Dia pun mengaku, jika kliennya itu hanya mendapatkan fasilitas VVIP oleh First Travel, saat melakukan perjalanan umrah. Dan kliennya itu mengaku, saat melakukan perjalanan umrah bersama dengan 11 anggota keluarganya, Ia tetap membayar kepada pihak First Travel.

“Yang kedua, Syharini tidak pernah dibayar 5 perak pun, tapi Syahrini membayar sampai Rp 200 juta lebih. Syahrini tidak pernah terima uang 5 perak pun dari First Travel,” tandasnya.

Diketahui, Syahrini pernah diendorse atau mengiklankan PT Fisrt Anugrah Karya Wisata (First Travel) yang saat ini Direktur Utama Andhika Surachman, Direktur Anniesa Hasibuan dan Komisaris Keuangan Siti Nurhaidah alias Kiki Hasibuan, sudah menjadi tersangka atas kasus penipuan terhadap puluhan ribu calon jemaah umrah.

Ketiga tersangka tersebut dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP soal Penggelapan dan Penipuan. Keduanya juga dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

BR/BS