BESTTANGSEL.COM, BOGOR – Meski masih menuai kontra dari masyarakat, pemerintah sepertinya tidak akan merubah keputusan untuk menaikkan 100% iuran BPJS Kesehatan. Ini sebagai upaya mengurangi defisit yang terus menggerogoti Jaminan Sosial Nasional (JSN) tersebut.

“Masyarakat harus bisa memahami, bahwa kenaikkan iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah melalui proses penghitungan yang matang dan telah dipertimbangkan,” tutur Anggota DJSN, dr. Zaenal Abidin, dalam kegiatan Diskusi Evaluasi Capaian dan Harapan Pelaksanaan Kerja Forum Media DJSN 2019, di Cikopo, Bogor, Senin (14/10/2019).

Masih banyaknya masyarakat yang menolak kenaikkan iuran BPJS Kesehatan, menandakan ketidakberhasilan pemerintah dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Padahal menurut Zaenal, kenaikan iuran BPJS Kesehatan penting dilakukan agar masyarakat bisa terus menikmati jaminan sosial tersebut.

Zaenal juga mengatakan bahwa besarnya biaya yang harus ditanggung BPJS kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor gerakan hidup sehat di masyarakat. “Faktor pola hidup dan lingkungan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Semakin banyak yang sakit maka akan semakin besar biaya tanggungan kesehatan yang harus dibayarkan pemerintah. Untuk itu pemerintah harus terus mensosialisasikan pola hidup sehat di masyarakat. Di Jepang baru-baru ini telah terjadi badai yang menyebabkan banjir, ada satu video di sosial media yang memperlihatkan meski banjir namun air yang tergenang sangatlah bersih tanpa ada sampah sedikitpun, sehingga resiko penyakit di masyarakat Jepang sangat minim,” papar Zaenal.

Senada dengan Zaenal, anggota DJSN lain Ahmad Ansyori menjelaskan bahwa DJSN telah melakukan studi banding ke beberapa negara terkait SJSN. “Masyarakat Jepang sangat tertib dalam membayar iuran jaminan kesehatannya, meski mereka tidak menggunakannya, tetapi mereka tetap membayar tepat waktu, mereka mengatakan bahwa dengan membayar iuran jaminan sosial mereka telah membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, nilainya pun tidak kecil, bahkan ada yang sebulan membayar 25 juta rupiah.”

Ansyori berharap masyarakat Indonesia bisa secara bijak menyikapi kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Patut diketahui bahwa DJSN mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah Rp120.000 untuk kelas 1, Rp82.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3. Namun akhirnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan iuran menjadi Rp160.00 untuk kelas 1, Rp110.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3.

Terkait adanya julukan debt collector terhadap para penagih iuran BPJS kesehatan.  Ansyori menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan lembaga khusus yang bisa menangani pelanggan. “Jangan berasumsi jelek dulu, para penagih itu justeru akan membantu masyarakat dalam mengelola keuangannya. Mereka akan memberikan solusi, selain mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran iuran,” tutup Ansyori. (asri)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.