BESTTANGSEL.COM, TANGERANG – Aktifis penggiat lingkungan, Deny Granada mencurigai atas dugaan hilangnya aset Prasarana Sarana Utylitas ( PSU ) Milik pemerintah Kota Tangerang seluas 11.309.36 M2 yang lokasinya berada di Perumahan Taman Royal 2 bermula dari adanya Klaim Tanah fasum/fasos Perumahan tersebut oleh warga yang mengaku memiliki tanah seluas 11.000 M2 yang berlokasi dibelakang kompleks perumahan tersebut,

“Hal itu diperkuat dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Poris Pelawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang berdasarkan no surat : 37-/RW-016/PPI/2015 yang ditujukan kepada pengembang PT.ROYAL GARDEN VILLAGE selaku pengembang Perumahan Taman Royal 2, pada Tanggal. 30 Desember 2015 yang lalu,” tutur Deny Granada kepada Awak media Tangerang Raya, Rabu (15/9)

Kemudian, Selang beberapa tahun diatas lahan yang diklaim saat ini milik pengembang ternyata sudah terbangun type rumah yang cukup mewah, kami menduga lahan yang dibangun adalah bagian PSU yang sepenuhnya adalah milik Pemerintah Kota Tangerang.

“Hal ini dibuktikan dengan telah terbitnya kesepakatan kedua belah pihak dalam dokumen Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak,”Papar Nya

Deny menjelaskan, Pihak pertama diwakili oleh Drs. Windoyo Simbung selaku Direktur PT. ROYAL GARDEN VILLAGE dengan nomor : 014/RGV/II/2004 disebutkan sebagai pihak ke satu.Dan pihak kedua mewakili pemerintah Kota Tangerang, H.Wahidin Halim selaku walikota Tangerang. Dengan nomor ; 593/546-Dinperkim/BA/2004. Lahan PSU yang diserahkan oleh pihak pengembang adalah seluas 11.309.36 M2 kepada Pemerintah Kota Tangerang.

“Lahan PSU tersebut, sudah dicatatkan menjadi aset milik pemerintah kota Tangerang. Saat itu lahan yang dipermasalahkan sedang dibangun Perumahan Baru dengan nama PERUMAHAN CLUSTER ROYAL ARUM, sungguh hal inilah yang menjadi pertanyaan buat saya, apa dasarnya pengembang bisa membangun diatas lahan PSU Milik Pemkot Tangerang,” Ungkap Deny

Tentu lanjut Deny, untuk menjawab rasa penasaran tersebut, selanjutnya saya melayangkan surat kepada pihak pemerintah Kota Tangerang, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSP) pada Tanggal. 20 Agustus 2018 surat nomor : K/02/DPLSK.FS.TR2/VIII/18 Tentang: permohonan klarifikasi atas ijin perumahan Cluster Royal Arum.

“Kemudian mendapatkan jawaban dari pihak DPMPTSP Kota Tangerang bernomor surat : 503/807-Bid.PDA/2018 Prihal ; Tanggapan Klarifikasi, menjelaskan bahwa bangunan perumahan cluster Royal Arum PT. ROYAL GARDEN VILLAGE yang terletak di lokasi area Kolam Renang Perumahan Taman Royal 2 Kelurahan Poris Plawad Indah Kec, Cipondoh Kota Tangerang,” beber aktivis lingkungan hidup itu.

Ia menduga, ternyata sama sekali pihak Pemkot melalui DPMPTSP belum Mengeluarkan ijin mendirikan bangunan (IMB) surat tersebut ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.

“Sangat Ironis, ketika itu pihak pengembang sedang membangun rumah dalam kondisi/ posisi 60%  bangunan tersebut telah terbangun/berdiri. Keanehan pun terjadi disini, ternyata pihak pengembang melampirkan surat jawaban atas klaim warga yang merasa dirugikan dengan lampiran BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) dengan nomor yang sama, yang juga dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang,” ucap Deny

Akan tetapi, Setelah diteliti berkas milik pengembang tersebut ternyata ada lampiran yang diganti/dirubah pada lampiran BAST lembar ke tiga, kalau dalam Berita Acara Serah Terima yang dimiliki oleh Pemda Kota Tangerang

“Dalam lampiran ketiga menjelaskan tentang Data Rincian Prasaran Lingkungan UTUM dan Fasos Perumahan Taman Royal, sedangkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang di klaim oleh pihak pengembang PT.ROYAL GARDEN VILLAGE dalam lampiran ketiga adalah gambar pengajuan siteplan yang baru akan diajukan ke Pemerintah Kota Tangerang,” Kata nya sembari menunjukkan dokumen atas ungkapan nya

Menurut Deny, aneh apabila ada dua dokumen yang sama dengan nomor serta luas lahan yang sama, akan tetapi versinya berbeda.

“Untuk itu saya meminta kepada pihak hukum agar bisa melakukan penyelidikan sehubungan dengan telah diduga hilangnya Prasarana Sarana Utylitas ( PSU ) milik pemerintah Kota Tangerang serta mengusut tuntas dan memprosesnya apabila ada kedapatan oknum Pemerintah Daerah yang terlibat dalam hal diduga telah hilangnya aset milik Pemda tersebut. Karena bagaimanapun juga dalam hal ini nilai kerugian negara sangatlah besar apabila hal ini benar terjadi,” tandas Nya.

Disayangkan hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkot Tangerang Belum dapat Memberikan Keterangan

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.