Tidak Cerminkan Reformasi Demokrasi Sesungguhnya, Partai Politik Peserta Pemilu Perlu Direformasi

BESTTANGSEL.COM, JAKARTA-Reformasi politik sejak tahun 1998 telah menghasilkan sejumlah capaian demokratik pemilu jujur dan adil, kebebasan berserikat dan berpendapat, kemerdekaan pers, desentralisasi politik dan keberhasilan berbagai indikator demokrasi lainnya. Ironisnya, partai politik nyaris tidak tersentuh dalam agenda reformasi demokrasi tersebut. Bahkan cenderung terjadi dominasi oligarki, sentralisasi, patron-client hingga budaya korupsi.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh ahli sosiologi, Najib Azca, dalam Fokus Diskusi Kelompok yang diselenggarakan Aliansi Kebangsaan bekerja sama dengan Forum Rektor Indonesia dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dengan topik “Reformasi Partai Politik” pada Jumat, 24 Juli 2020.

“Reformasi juga memberi peran penting kepada partai plotik dalam proses  pengambilan kebijakan dan rekrutmen politik, melalui fungsi legislasi parlemen dan kandidasi kepala daerah/negara. Namun sayangnya, agenda reformasi tersebut justru belum mampu mendorong reformasi dalam tubuh partai politik selaku aktor penting dalam keseluruhan sistem politik Indonesia,” papar Najib.

Tidak hanya Najib yang memperhatikan demokrasi dari aspek sosial, catatan timpang dalam reformasi demokrasi juga disampaikan oleh sebagian besar nara sumber dalam diskusi virtual tersebut. Di antaranya, Prof. Dr. Ramlan Surbakti , Prof. Dr. Lili Romli, Dr. Sri Budi Eko Wardani, Prof. Dr. Katjung Marijan, dan Yudi Latif, Ph. D.

Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, berbagai catatan kritis di atas terhadap peran partai politik hendaknya dimaknai sebagai kepedulian segenap elemen bangsa kepada partai politik yang diharapkan mampu menjadi agensi utama dalam membangun kehidupan demokrasi yang mensejahterakan rakyat.

Karena itu menurut Pontjo Sutowo, reformasi partai politik terutama pelembagaan partai politik seharusnya menjadi salah satu agenda penting ke depan. Pelembagaan partai politik ditujukan untuk membangun partai politik yang lebih demokratis, berkualitas, modern, responsif, mampu beradaptasi dan otonom, sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal. (Ast)