BESTTANGSEL.COM, JAKARTA- Bersinergi dengan MPR RI, Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, dan Harian Kompas, kembali menggelar Forum Group Discution (FGD) “Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila”. FGD Virtual yang diadakan pada Kamis (3/12/2020), menyoroti substantif Haluan Negara sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, Perencanaan pembangunan berkelanjutan hanya mungkin dilaksanakan dengan landasan “Haluan Negara” yang memuat “kebijakan dasar” sebagai perwujudan kehendak bersama dan konsensus seluruh rakyat Indonesia.

Haluan Negara diakui Pontjo memiliki fungsi penting untuk mewujudkan konsepsi negara kekeluargaan dan kesejahteraan dalam masyarakat kita yang majemuk. Dalam konsep Negara kekeluargaan, pembangunan nasional harus dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan yang menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan daerah, serta ikut menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, “Haluan Negara” berfungsi menjadi saluran aspirasi kelompok minoritas atau kelompok marginal sekalipun, karena kelompok ini sulit berpartisipasi melalui akses kekuasaan politik atau hukum. Dengan demikian, “Haluan Negara” akan menjadi alat komunikasi dalam menghubungkan dan mempersatukan semua elemen bangsa dan daerah.

Pontjo mengingatkan bahwa Haluan Negara harus memuat arahan dasar (directive principles) yang mengandung dua tuntunan, yaitu haluan yang bersifat ideologis dan haluan yang bersifat strategisteknokratis dalam ranah pembangunan tata nilai (mental-spiritual-karakter), tata kelola (kelembagaan sosial-politik), dan tata sejahtera (material-teknologikal).

“Haluan ideologis berisi prinsip-prinsip fundamental sebagai kaidah penuntun dalam menjabarkan falsafah negara dan pasal-pasal Konstitusi ke dalam berbagai kebijakan publik, dan kebijakan pembangunan di segala bidang dan lapisan. Sedangkan haluan strategis-teknokratis berisi pola perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terpimpin dalam jangka panjang secara bertahap dan berkesinambungan, dengan memperhatikan prioritas bidang dan ruang (wilayah),” paparnya.

Namun demikian, menurut Pontjo banyak pihak yang menolak wacana dihidupkannya kembali “Haluan Negara” karena khawatir pengaturan kelembagaannya dapat berbenturan dengan sistem presidensil yang sudah diperkuat melalui amandemen konstitusi.

“Dari pengamatan saya, yang dihawatirkan mereka adalah pengaturan Haluan Negara akan memposisikan kembali Presiden sebagai mandataris MPR, dan menjadikannya sebagai mekanisme pertanggungjawaban bagi Presiden dan Wakil Presiden,” tukasnya.

Untuk itu, lanjut Pontjo perlunya menempatkan Haluan Negara dalam konstitusi yang berisikan Directive Principles of State Policies, membuat perencanaan pembangunan nasional tidak menjadi domain presiden saja tetapi hasil kesepakatan bersama sesuai dengan basis sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Status hukum Haluan Negara juga menjadi sangat kuat. Dan dengan model ini, Haluan Negara tidak akan mengubah beberapa karakter sistem presidensiil seperti Presiden tetap dipilih rakyat, Presiden tidak sebagai mandataris MPR, dan Haluan Negara tidak menjadi mekanisme pertanggungjawaban Presiden.

Dalam kesempatan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa haluan negara memiliki peran dan fungsi debagai kaidah penuntun pembangunan nasional. Menurutnya, dalam sistem berbangsa dan bernegara, kehadiran Pancasila mengandung prinsip-prinsip filosofis, sementara konstitusi mengandung prinsip-prinsip normatif. Dan haluan negara akan mengandung prinsip-prinsip direktif.

“Nilai filosofis Pancasila bersifat abstrak. Pasal-pasal konstitusi pada prinsipnya juga mengandung norma besar. Karenanya, diperlukan kaidah penuntun yang berisi arahan dasar tentang bagaimana cara melembagakan nilai Pancasila dan konstitusi tersebut ke dalam berbagai pranata publik. Yang dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan secara terpimpin, terencana dan terpadu,” ujarnya.

“Preposisi Haluan Negara tidak bisa ditunda-tunda lagi. Karena Haluan Negara adalah penyambung komunikasi rakyat dengan pemerintah. Haluan negara harus bersifat inklusif sehingga bisa menyerap seluruh aspirasi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Bambang. (**)

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.