BESTTANGSEL.COM, JAKARTA – Pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi kerakyatan dinilai masih relevan dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi Indonesia saat ini. Gagasan yang menekankan kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, supremasi hukum, keadilan sosial, dan kesetaraan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai itu juga menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi.

Mohammad Hatta, yang dikenal dengan sapaan Bung Hatta, merupakan salah satu tokoh proklamator sekaligus pemikir bangsa yang memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 12 Agustus 1902 dengan nama Muhammad Athar. Sejak kecil, Hatta tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan dan nilai-nilai agama. Lingkungan tersebut turut membentuk kepribadiannya yang disiplin, sederhana, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Perjalanan pendidikan Hatta dimulai dari sekolah di Bukittinggi dan Padang, kemudian berlanjut ke Batavia. Pada 1921, ia melanjutkan pendidikan ekonomi di Handels Hoogeschool, Rotterdam, Belanda, melalui beasiswa Van Deventer. Selama berada di Belanda, Hatta aktif dalam organisasi Indische Vereeniging yang kemudian berkembang menjadi Perhimpunan Indonesia pada 1925.

Melalui organisasi tersebut, Hatta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menyuarakan penolakan terhadap kolonialisme melalui kegiatan organisasi dan tulisan. Pada 1926, ia dipercaya menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Aktivitas politiknya membuat pemerintah kolonial Belanda menangkap Hatta bersama sejumlah tokoh lainnya pada 23 September 1927. Dalam pidato pembelaannya berjudul Indonesia Merdeka pada 22 Maret 1928, Hatta menegaskan hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Ia akhirnya dibebaskan setelah menjalani persidangan.

Perjuangan Hatta berlanjut setelah kembali ke Indonesia. Bersama Sutan Sjahrir, ia mendorong pembentukan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru. Namun, aktivitas politiknya kembali membuat pemerintah kolonial menangkap dan mengasingkannya pada 1934. Hatta sempat diasingkan ke Boven Digoel, Banda Neira, hingga Sukabumi.

Meskipun berada dalam pengasingan, Hatta tetap aktif menulis dan mengembangkan pemikirannya mengenai demokrasi, ekonomi kerakyatan, serta koperasi. Baginya, kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, tetapi juga mencakup kemampuan rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dan kesempatan yang adil.

Pada 17 Agustus 1945, Hatta bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelahnya, ia dilantik sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Selain berperan dalam pemerintahan, Hatta juga aktif memperjuangkan pembangunan ekonomi nasional melalui konsep koperasi dan ekonomi kerakyatan. Kontribusinya dalam perkembangan gerakan koperasi membuatnya dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Pada akhir 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden akibat perbedaan pandangan politik. Meski tidak lagi berada dalam pemerintahan, ia tetap menyampaikan pemikirannya melalui berbagai tulisan dan ceramah. Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Jakarta dalam usia 77 tahun dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir.

Demokrasi Kerakyatan dan Relevansinya bagi Indonesia

Pemikiran demokrasi Mohammad Hatta berangkat dari pandangan bahwa kekuasaan negara harus bersumber dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui pemilihan umum, tetapi juga harus menjamin keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pemerataan kesejahteraan.

Terdapat lima prinsip penting dalam pemikiran demokrasi kerakyatan Hatta. Pertama, kedaulatan rakyat, yaitu menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Kedua, musyawarah mufakat, yakni mengutamakan dialog dan pertimbangan bersama dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.

Ketiga, supremasi hukum yang mengharuskan seluruh penyelenggara negara tunduk pada aturan tanpa terkecuali. Keempat, keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, yang menekankan pentingnya pemerataan kesempatan serta perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Kelima, demokrasi yang inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang setara kepada setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan kebebasan politik, tetapi juga menyangkut tanggung jawab, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya, demokrasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan sosial, penyebaran informasi yang tidak benar, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menghargai perbedaan pendapat. Kondisi tersebut menjadikan pemikiran Hatta penting untuk kembali dipahami sebagai landasan dalam memperkuat kehidupan demokrasi.

Peran Generasi Muda dalam Menjaga Demokrasi

Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, generasi muda memiliki peluang sekaligus tanggung jawab dalam menjaga demokrasi. Partisipasi tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan politik formal, tetapi dapat dimulai dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Di lingkungan pendidikan, penerapan nilai demokrasi dapat dilakukan melalui diskusi, pemilihan organisasi siswa, musyawarah kelas, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Kebiasaan mendengarkan pandangan orang lain dan menerima keputusan bersama menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi sejak dini.

Sementara itu, di ruang digital, generasi muda perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Memeriksa kebenaran berita, menghindari penyebaran hoaks, serta tidak melakukan perundungan terhadap orang yang memiliki pandangan berbeda merupakan bentuk tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berpendapat.

Kepedulian terhadap keadilan juga dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menolak diskriminasi, menghormati hak orang lain, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu. Selain itu, kegiatan sosial dan kerja sama di lingkungan masyarakat dapat memperkuat nilai kebersamaan yang menjadi salah satu dasar pemikiran Hatta.

Pemikiran Mohammad Hatta memperlihatkan bahwa demokrasi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Nilai kedaulatan rakyat, musyawarah, supremasi hukum, dan keadilan sosial tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika kehidupan demokrasi Indonesia.

Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

Daftar Pustaka:

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Mohammad Hatta. Ensiklopedia Sejarah Indonesia.

Parapat, R. S. (2024). Demokrasi Kerakyatan dalam Perspektif Mohammad Hatta. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Naskah ditulis oleh : AMY, ADL, AFA, EFA, FAR, FHR, FNI, RNP, SLM/ Siswa/i MAN 4 Jakarta. (Red/*)

Leave a Reply