Anggota DJSN unsur pekerja, Ahmad Subiyanto, saat memberikan keterangan pers terkait santunan korban pemilu 2019.

BESTTANGSEL.COM, JAKARTA – Polemik seputar pemilihan umum tahun 2019 masih terus terjadi, termasuk salah satunya adalah masalah santunan bagi anggota KPPS dan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meninggal dunia, sakit, cacat permanen dan luka berat serta luka ringan.

“Undang-Undang nomor 7 tentang Pemilu memang tidak mengatur tentang jaminan sosial bagi penyelenggara pemilu, sehingga ini yang menjadi ganjalan bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan dana santunan,” tutur Ahmad Subiyanto, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur pekerja.

Namun demikian, menurut Subiyanto, Pasal 4 UU Momor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS menyatakan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dan melindungi pekerja dan atau anggota keluarganya dalam program jaminan sosial. Berdasarkan undang-undang inilah DJSN terus berupaya mendorong pemerintah untuk menyantuni pejuang demokrasi tersebut.

“Sinkronisasi Undang-Undang ini juga dibahas dalam rapat Evaluasi Implementasi Jaminan Sosial Bagi Pekerja KPU oleh DJSN, Kementerian Keuangan dan KPU pada hari ini,” ungkap Subiyanto.

Menurut Subiyanto, hasil rapat memutuskan bahwa santunan bagi korban pemilu akan diambil dari anggaran KPU. “Sementara bagi yang masih dirawat di rumah sakit, biaya ditanggungkan kepada BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Hingga hari ini, dari 8,2 juta anggota KPU, tercatat ada 296 pekerja sementara KPPS dan 72 anggota Bawaslu meninggal dunia.

 

Asri

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.