BESTTANGSEL.COM, Tangerang – Ada banyak perusahaan yang terindikasi terlibat persengkolan untuk memenangkan tender, terutama proyek-proyek pemerintah. Untuk itu, putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi jalan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memberikan sangsi tegas kepada pelaku usaha, yang melakukan persengkolan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Hal ini terkait dengan laporan adanya persengkolan dalam tender PT Bandung Raya Indah Lestari. Untuk itu, untuk itu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberi peluang kepada kami KPPU untuk melakukan peneguran dan pengecekan berkas-berkas atas usaha tersebut,” tutur Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, di BSD City Tangsel, Sabtu, 13 Oktober 2017.

Syarkawi beserta jajarannya sangat mengapresiasi terhadap putusan MK, bahwa penggunaan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU No 5 Tahun 1999 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain”.

Syarkawi menegaskan bahwa putusan MK telah memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha.

“Semoga melalui putusan MK ini diharapkan dapat semakin memperkuat upaya penegakan hukum persaingan usaha dan kelembagaan KPPU,” pungkas. Syarkawi.

 

Asri

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.