BESTTANGSEL.COM, JAKARTA- Bertempat di Istana Negara, Presiden RI, Joko Widodo telah melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Masa Jabatan Tahun 2021-2026, pada 22 Februari 2021. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/P Tahun 2020 dan 38/P Tahun 2020 tertanggal 19 Februari 202,  tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewas dan Keanggotan Direksi BPJS Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Dewas dan Direksi BPJS dipilih melalui proses ketat selama 4 bulan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel), Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS dengan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2020 dan 98/P Tahun 2020 pada tanggal 21 September 2020.

Pansel BPJS Kesehatan memilih dan mengusulkan kepada Presiden 13 nama untuk calon Anggota Dewas dan 16 nama untuk calon Direksi. Sedangkan Pansel BPJS Ketenagakerjaan memilih dan mengusulkan kepada Presiden masing-masing 14 nama untuk calon Anggota Dewas dan calon Direksi. Calon anggota Dewas dan Direksi BPJS tersebut berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi, sesuai usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Meskipun di tengah pandemi, proses seleksi tetap dapat dilaksanakan dengan baik, yang dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional dan penuh dedikasi oleh Pansel BPJS. Untuk dedikasi tersebut, Ketua DJSN, Tubagus Achmad Choesni memberikan apresiasinya kepada Pansel BPJS 2021-2026.

“DJSN mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pansel BPJS yang telah bekerja dengan baik,” ujar Choesni saat menggelar ramah tamah antara DJSN dengan Pansel BPJS 2021-2026, pada Sabtu (27/02/2021).

Dia juga mengatakan bahwa, DJSN menyambut baik susunan Dewas dan Direksi BPJS, dan siap bekerja sama dengan baik sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan DJSN yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sesuai UU SJSN, DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. DJSN bertugas: (a) melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial; (b) mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional; (c) mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah. Selanjutnya, DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

“DJSN siap bekerjasama dengan Dewas dan Direksi BPJS terpilih sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang telah diatur dalam SJSN,” tutup Choesni.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.