BESTTANGSEL.COM, TANGERANG- Dituntut 1 tahun penjara, pelaku KDRT di Serpong Utara, Tangsel divonis hanya 7 bulan penjara. Menanggapi hal tersebut, Dosen Hukum Pidana Unpam, Halimah Humayra Tuanaya berpendapat sebagai berikut:

“Pada dasarnya pemaafan dari korban dapat menjadi hal yang dapat dipertimbangkan dalam membuat suatu putusan pidana. Namun, pertimbangannya harus dilakukan secara proporsional. Hakim juga harus mempertimbangkan Riwayat pelaku dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Riwayat kekerasan yang berulang, cenderung akan membahayakan korban kedepannya, dan bukan ini yang menjadi tujuan hukum pidana,” ujar Halimah.

Lanjutnya,”Di satu sisi, hukum pidana menghendaki adanya pemulihan keadaan, sehingga keluarga bisa Kembali utuh, namun pertimbangannya harus matang. Keamanan dan keselamatan korban juga harus diperhatikan. Jadi jika jaksa menuntut rendah karena adanya perdamaian, ini jelas keliru. Begitu juga dengan hakim yang justru memutus lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang sudah rendah.”

Menurut Halimah, selain menuntut sanksi pidana, jaksa juga bisa menuntut pelaku dengan pidana tambahan berupa konseling psikologi sebagaimana yang dikenal dalam Pasal 50 UU PKDRT, sehingga tujuan pemulihan keluarga lebih terarah. Korban yang akan Kembali hidup berdampingan dengan pelaku dalam satu rumah tangga menjadi lebih terjamin keamanannya. Tanpa dituntut Jaksa, menurut hukum, hakim tetap dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana tambahan agar terdakwa menjalani konseling. Sekali lagi, Jaksa keliru dan Hakim juga keliru.”

” Di sisi lain, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku semestinya tidak hanya dipandang sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, tetapi juga bentuk kekerasan terhadap anak. Berdasarkan UU tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” imbuhnya.

Dijelaskan Halimah, “Dengan demikian, pelaku harus dianggap melakukan concursus atau perbarengan tindak pidana. Jika melihat ketentuan Pasal 76 C Jo. Pasal 80 UU tentang Perlindungan anak, maka pelaku juga diancam pidana pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Bahkan ancaman pidananya ditambah sepertiga, mengingat pelaku adalah ayah korban. Pasal ini semestinya sejak perkara masih dalam penyidikan di kepolisian sudah diterapkan, dan dimasukkan dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum.”

“Terakhir, semestinya Jaksa dan Hakim memperhatikan viralnya kasus ini. Jaksa dan hakim selayaknya memperhatikan efek pencegahan dari sanksi yang diputuskan, sehingga masyarakat dapat teredukasi dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana berulang di masyarakat,” ungkap Halimah.

“Sebagai bentuk evaluasi, Kajaksaan Tinggi Banten atau Jamwas mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan Jaksa yang menangani kasus tersebut. Demikian juga Pengadilan Tinggi Banten atau Bawas Mahkamah Agung penting untuk memeriksa Majelis Hakim yang mengadili,” tutup Halimah. (red/*)

Leave a Reply