BESTTANGSEL.COM, JAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus mengalami defisit hingga akhir tahun 2018. Untuk itu, DJSN kembali akan mengajukan usulan besaran iuran JKN khususnya bagi Penerima Bantuan Iuran, dengan perkiraan kenaikan sebesar 10,4% sampai 27,54%.

“Kami terus melakukan monitoring, sejak awal memang sudah terjadi defisit anggaran. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga akhir tahun 2018 ini.Untuk mengatasi defisit anggaran JKN tersebut selama ini BPJS Kesehatan mengandalkan dana talangan dari pemerintah. Situasi tersebut tentu harus dicarikan jalan keluarnya, agar program JKN bisa berlanjut terus,” tutur Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dr. Sigit Priohutomo, saat menggelar Kaleidoskop Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2018.

Usulan  tersebut berdasarkan pada ketetapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dalam pasal 48 yaitu “Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan menetapkan bahwa “tindakan khusus paling sedikit dilakukan melalui: a) penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b) pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan dana Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau c) penyesuaian manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian iuran dilakukan berdasarkan data empirik 2014-2018 dengan menggunakan metode aktuaria. Dan secara metode teknokratis perhitungan ini masih memerlukan pendalaman dan kesepakatan dengan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa faktor lain yang memerlukan kesepakatan diantaranya apakah kenaikan iuran akan berdampak langsung pada kenaikan tarif pelayanan dan apakah kenaikan iuran ini akan menjamin kestabilan kondisi keuangan DJS minimal pada 2 tahun berikutnya.

Selain faktor penetapan besaran iuran, beberapa faktor lainnya, khususnya peran BPJS Kesehatan antara lain :
1. mengotimalkan verifikasi klaim dan fungsi fasilitas kesehatan.
2. memastikan efisiensi
3. meningkatkan kolektabilitas iuran minimal 95%.
4. meningkatkan pemahaman peserta atas kewajiban dan hak peserta.

 

Asri

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.