BESTTANGSEL.COM, Tangerang Selatan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna pada Kamis, 7 November 2019.

Dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 tersebut, Airin menyampaikan bahwa nota keuangan tersebut berdasarkan dokumen RPJMD yang berisi penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

“Hari ini laporan keuangan dalam bentuk Raperda pertanggungjawaban, dimana RAPBD ini berdasarkan kepada RPJMD kota Tangsel,” katanya.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, Airin menyampaikan Target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.529.088.165.781 yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.000.190.932.000, Pajak Daerah Rp. 1,716.350.000.000, Retribusi Daerah Rp. 111.022.000.000 dan pendapatan lain-lain yang sah Rp.172.818.932.000.

Kemudian, lanjut Airin, Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.838.250.368.369 yang terdiri dari Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp.228.675.290.369, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.609.575.078.000.

Pendapatan Daerah lain-lain yang sah direncanakan Rp.690.646.865.412 terdiri dari : Dana Hibah sebesar Rp.88.517.000.000, Dana bagi hasik pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerag lainnya Rp.602.129.865.412

Airin mengungkapkan, untuk Rencana Belanja Daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp.3,921.364.967.518 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.085.016.705.359 yang meliputi : Belanja Pegawai sebesar Rp.965.989.277.574, Belanja Hibah Rp. 109.872.848.843, Belanja Bantuan Sosial Rp.857.000.000, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp.1.958.112.000, Belanja tidak terduga Rp.6.339.466.942

Belanja Langsung sebesar Rp.2.836.348.262.159 terdiri dari Belanja Pegawai Rp.473.890.476.800, Belanja Barang dan jasa Rp.1.198.395.645.744 dan Belanja Modal Rp.1.164.062.139.615

“Seluruh anggaran belanja langsung tersebut terdistribusi kedalam 107 program dan 1.460 kegiatan,” ujarnya.

Airin menuturkan, untuk Silpa sebesar Rp.413.616.801.737, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.22.340.000.000.

“Untuk Silpa masih sekitar 400 ratusan,” ungkapnya. (HUMAS-KOMINFO)

Leave a Reply