BESTTANGSEL.COM, JAKARTA – Terkait wacana dana haji yang akan diinvestasikan untuk infrastruktur menuai banyak pertimbangan. Salah satunya Khatibul Umam Wiranu, Anggota Komisi VIII DPR yang menilai wacana dana haji harus dipertimbangkan dalam beberapa hal.

Ketua DPP Partai Demokrat ini mengemukakan, investasi dana haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus atas persetujuan Dewan Pengawas dan DPR. BPKH diminta segera menyusun rencana strategis investasinya. Kemudian diajukan ke Dewan Pengawas dan DPR untuk dimintai persetujuannya.

Ia menyebutkan, rincian tata cara pengelolaan keuangan haji harus dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) sesuai Pasal 48 Ayat 3 UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“Berdasarkan hal tersebut, pemerintah lebih baik fokus menyusun PP yang diamanatkan tersebut, daripada mengumbar wacana yang tidak jelas standar hukumnya,” kata Khatibul dalam pesan tertulisnya, Senin 31 Juli 2017.

Khatibul menambahkan, Penempatan dan investasi dana haji harus berdasarkan prinsip syariah, yakni dengan prinsip yang mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

“Prinsip syariah ini harus dipatuhi betul. Infrastruktur apa saja yang sifatnya syariah atau halal, dan infrastruktur mana yang tidak boleh harus dikaji kembali,” ujar Khatibul.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia mengimbau kepada Badan Pengelola Keuangan Haji untuk berhati-hati dalam mengkaji setiap dana yang masuk atau keluar.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tahuid Sa’adi mengatakan, dana haji harus dijamin aman secara syar’i dan ekonomi. Dengan harapan agar seluruh pihak tidak merasa dirugikan.

“Pada prinsipnya dana haji bisa diinvestasikan, termasuk infrastruktur, sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah,” katanya, dalam keterangannya, Minggu, 30 Juli 2017.

 

BR/BS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.