BESTTANGSEL.COM, JAKARTA- Sejak amandemen UUD 1945 yang telah menghilangkan GBHN sebagai haluan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional kita dirancang berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Namun sayangnya, SPPN masih memiliki banyak kelemahan, dan ketimpangan dan kekecewaan nasional.

Beranjak dari itu, bersinergi dengan MPR RI, Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, dan Harian Kompas menggelar FGD virtual yang mengangkat tema “Restorasi Haluan Negara” pada Selasa (10/11). Kegiatan yang dihadiri oleh  Bambang Soesatyo, Ketua MPR-RI, Dr. Nasrullah Yusuf, Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof. Satryo Brodjonegoro, Ketua Umum Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dr. Alfitra Salam, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Prof. Ravik Karsidi, Prof. Sofian Effendi, dan anggota kehormatan Yudi Latif, telah menghasilkan gagasan, untuk bersama-sama menghidupkan kembali GBHN.

“SPPN yang ada sekarang dinilai tidak mampu mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pembangunan antar waktu, antar ruang, antar daerah, dan antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, SPPN cenderung bias terhadap agenda Eksekutif, kurang menampung agenda cabang-cabang kekuasaan lainnya secara menyeluruh, sehingga dinilai tidak mencerminkan wujud kehendak rakyat,” tutur Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan.

Lanjut Pontjo, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2007 dinilai tidak mampu menjamin kesinambungan pembangunan antar rejim pemerintah; (4) RPJPN secara substantif tidak memberikan arah yang jelas tentang pembangunan yang kita tuju dalam masa dua puluh tahun ke depan; (5) Karena Presiden ikut menetapkan Undang-Undang, pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional cenderung bias terhadap agenda kampanye Kepresidenan, sehingga banyak hal yang kurang mendapat perhatian,” Paparnya.

“Dengan berbagai catatan atas kelemahan SPPN pembangunan nasional yang seharusnya merupakan gerak kemajuan secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan justru kerap kali membuat agenda pembangunan lebih banyak merespon hal-hal mendesak berjangka pendek yang seringkali bersifat tambal-sulam, dengan mengabaikan persoalan-persoalan fundamental yang berjangka panjang. Pengabaian hal-hal fundamental itulah sesungguhnya yang menjadi biang kemunculan aneka kelemahan, ketimpangan, dan ketertinggalan pembangunan kita yang melahirkan beragam ekspresi kekecewaan sosial,” kata Pontjo.

“Karena sejumlah catatan kelemahan dan kekurangan dari SPPN tersebut, muncullah berbagai pemikiran dan desakan untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional kita. Bahkan ada arus sangat kuat yang menghendaki untuk kembali menggunakan “model GBHN” seperti pernah berlaku dalam sistem perencanaan pembangunan kita di masa lampau,” jelas Pontjo.

Dia juga menjelaskan bahwa untuk mengkaji lebih dalam tentang kemungkinan restorasi “Haluan Negara”, Aliansi Kebangsaan pernah menyelenggarakan konvensi Nasional Halua Negara pada tahun 2016 yang dihadiri berbagai kalangan dan tokoh bangsa, serta FGD Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2019 yang lalu. “Saya juga mengetahui bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sejak 2013, beberapa kali merekomendasikan revitalisasi GBHN atau model lain haluan negara,” ungkapnya.

Forum Rektor Indonesia bahkan sudah melangkah jauh dengan menyusun Kajian Akademik GBHN yang sudah diserahkan kepada MPR. Satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa “Rencana Pembangunan Nasional” adalah instrumen untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang diperjuangkan dan dirumuskan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, apapun pilihan model perencanaan pembangunan yang kita anggap paling sesuai bagi Indonesia, maka harus menjamin bahwa pembangunan nasional yang kita laksanakan merupakan gerak berkelanjutan menuju pencapaian cita-cita nasional kita tersebut. Perencanaan Pembangunan Nasional harus mampu merancang pembangunan nasional yang menghadirkan kemerdekaan, ke-bersatu-an, ke-berdaulat-an, keadilan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia,” tutup Pontjo. (**)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.