BESTTANGSEL.COM, JAKARTA -Lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPR seharusnya bisa mencerminkan keterwakilan kedaulatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya saat ini DPR ternyata lebih mempresentasikan keterwakilan pada partai politik yang mendukungnya. Padahal mendelegasikan kedaulatan rakyat kepada keterwakilan kepartaian beresiko menimbulkan kedaulatan rakyat di bawah kendali perseorangan atau golongan yang kuat.

Pernyataan ini sebagaimana dituturkan oleh Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, pada Forum Group Discution (FGD) bertajuk Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban: Menuju Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila yang digelar Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jumat (10/7/2020).

Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo

FGD yang kali ini mengangkat tema “Pembangunan Ranah Institusional – Politikal pada Tata Kelola Kelembagaan Politik: Sistem Perwakilan Inklusif” digelar secara virtual ini menjadi sangat menarik ketika salah seorang nara sumber Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., Anggota DPD DKI Jakarta periode 2019-2024, mengungkapkan adanya kejanggalan.

“Sesuai tugasnya DPD seharusnya mengajukan usulan rancangan undang-undang (RUU), pembahasan RUU, pertimbangan atas RUU dan pemilihan anggota BPK, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Namun, kondisinya tidak demikian. Lembaga ini dibentuk sebagai tempat berhimpunnya tokoh-tokoh daerah yang membawa aspirasi dari daerah dan non partisan, yang saat ini cenderung partaisasi,” ungkapnya.

Untuk itu, Dia ingin memperbaiki DPD dengan cara memberikan peran bagi DPD dalam menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kini belum dipegang oleh DPR.

“Harus ada desain makro untuk memperbaiki DPD Desain itu berupa pengubahan konstitusi menghidupkan kembali GBHN. Saat ini kerja DPD tidak jelas, tapi sibuknya luar biasa. DPD itu mempunyai anggaran setahun Rp 1,2 triliun dan per bulannya Rp 100 miliar dan itu harus dihabiskan,” paparnya

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa dengan dihidupkan kembali GBHN, maka DPD memiliki peranan strategis. DPD dapat menjadi penentu kebijakan saat Presiden dan DPR berseberangan dalam menghasilkan produk legislasi berupa Undang-undang.

UU menyebutkan bahwa Presiden mempunyai hak veto. Sehingga dapat menolak UU yang disahkan DPR. Bila DPD memiliki peran strategis, maka DPR dapat meminta persetujuan DPD untuk menbuat RUU tersebut menjadi UU. Demikian juga ketika Presiden mengusulkan UU dan ditolak DPR, maka DPD dapat dimintai persetujuannya.

“Tapi ternyata susah memperbaiki DPD Saya menyarankan DPD diubah jadi ad hok saja, sehingga dipilih oleh DPRD. Saya juga setuju utusan golongan di MPR diangkat lagi,” ucapnya.

Di akhir pertemuan, Pontjo berharap bahwa prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia bisa kembali pada konsep kekeluargaan. Yakni demokrasi yang mementingkan seluruh masyarakat bukan golongan, yang dipandang sejalan dengan pokok pikiran ke-3 Pembukaan UUD 1945.

“Prinsip demokrasi seperti ini harus tercermin dalam pembentukan lembaga perwakilan rakyat,” pungkas Pontjo.

(Ast/bbs)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.