Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution (batik coklat), saat meninjau stand BIG di Rakornas IG 2018, (21/03).

BESTTANGSEL.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyerukan agar proses integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT), Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk seluruh wilayah Indonesia, rampung di pertengahan Juni 2018.  Hal itu disampaikan Darmin dalam Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2018, Rabu (21/3), di Jakarta.

“Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat penyelesaian proses integrasi tersebut paling lambat pertengahan Juni 2018,” ujar Darmin.

Lanjutnya, seluruh Kementerian dan Pemerintah Daerah juga perlu menyiapkan jaringan infrastruktur perangkat keras yang siap beroperasi sebelum Juli 2018. Tentu sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

KSP akan menghasilkan peta dengan satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Peta tersebut diharapkan bermanfaat untuk mengatasi konflik pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program dan proyek strategis pemerintah.

“Produk Satu Peta akan sangat berguna sebagai acuan perbaikan tata ruang serta menyelesaikan konflik tumpang tindih perizinan dan pemanfaatan lahan,” Jelas Darmin.

Selain itu, satu peta juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebijakan nasional pemerintah. Mulai dari kemudahan berusaha, berinvestasi, kebijakan pemerataan ekonomi, hingga perekonomian digital.

Sementara itu, Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin melaporkan status saat ini. KSP skala 1:50.000 telah selesai untuk wilayah Kalimantan di tahun 2016 serta Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara di tahun 2017. Pada 2018 akan diselesaikan wilayah Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Target pencapaiannya adalah integrasi 85 peta tematik dengan satu peta dasar dari 19 K/L dan 34 Provinsi.

“Rakornas IG adalah bagian terpenting dalam perencanaan nasional menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Disamping itu, data dan informasi harus terintegrasi dalam satu data nasional,” tegas Kepala BIG dalam rakornas bertajuk Percepatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Berkelanjutan.

Menurut Darmin, saat ini Tim Percepatan KSP tengah menyiapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan dan Klasifikasi akses berbagi pakai IGT di lingkungan pemerintah. Sedangkan tata kelola berbagi pakai data akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian.

Terkait tantangan utama yang harus dicarikan solusinya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Informasi Geospasial. “Untuk itu, diperlukan peningkatan kerjasama dengan Universitas dan Perguruan Tinggi dalam menyediakan SDM bidang Informasi Geospasial yang inovatif dan kompeten serta sesuai standar internasional,” pungkas Darmin.

 

Asri

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.