Kasubdit Advokasi Haji, Wawan Djunaedi (kiri), Direktur Jenderal PHU, Nizar Ali (tenah), Direktur Bina Haji Indonesia, Khoirizi Dasir (kanan), membuka Evaluasi Teknis Penanganan Masalah Haji di Indonesia, (25/11).

BESTTANGSEL.COM, JAKARTA -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disebutkan bahwa kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat terlaksana ketika seluruh proses pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk itu, sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggarakan haji di Indonesia, Direktorat Jenderal Penyelenggarakaan Haji dan Umrah bidang “Advokasi Haji” menggelar Evaluasi  Teknis Penanganan Masalah Haji, di Jakarta pada 25-27 November 2019.  Dalam kegiatan tersebut hadir, Direktur Bina Haji Indonesia, H. Khoirizi Dasir, serta pengamat Haji dan Umrah, KH. Mubarok.

“Sekalipun Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2019 telah dirilis oleh Badan Statistik Nasional dan berada pada level Sangat Memuaskan, namun upaya kita semua untuk memberikan pelayanan dan pelindungan kepada jemaah tidak boleh statis dan merasa sudah maksimal. Setiap periode pelaksanaan ibadah haji pasti memiliki hambatan dan tantangannya yang berbeda. Melalui kegiatan ini, Forum evaluasi teknis penangan masalah haji kali ini diharapkan mampu memberikan sejumlah langkah tindak lanjut terhadap problem perhajian,” tutur Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali, di hadapan para peserta Evaluasi Penyelenggaraan Haji, Senin (25/11).

Peserta Evaluasi Teknis Penanganan Masalah Haji di Indonesia, Jakarta (25/11)

“Di samping itu, strategi mitigasi masalah juga penting untuk disusun dan dikembangkan melalui forum ini. Dengan demikian, upaya advokasi haji dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, “Hingga saat ini masih ada permasalahan di bidang penyelenggaraan haji seperti pemalsuan data jama’ah atau penipuan percepatan keberangkatan, ini menjadi catatan serius dan akan terus dibenahi oleh Advokasi Haji. Karena, tugas advokasi kasus harus dilakukan sebaik mungkin oleh seluruh personel petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.”

“Advokasi kebijakan haji merupakan langkah paling strategis untuk mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan perhajian. Seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji harus sepenuh tenaga turut melakukan upaya advokasi kebijakan, baik kepada jemaah, KBIH, Pemerintah Daerah, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Tujuan dari advokasi kebijakan haji tidak lain adalah untuk memberikan pelayanan dan pelindungan yang maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Forum ini diharapkan bisa memberikan usulan penyelesaian masalah agar masalah yang sama tidak terulang pada penyelenggaraan haji di masa-masa mendatang,” tutupnya.

(asri)

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.